Mengenang 5 Jurnalis Yang Tewas Di Timor Leste

Nusantara Dulu – Jawara Post

Dunia berduka saat mendengar kabar kematian 5 jurnalis yang bekerja untuk sebuah channel TV Australia. Mereka tewas di Balibo, Timor Timor (Timor Leste sekarang) pada tahun 1975 yang dikenal dengan Balibo Five. Sebelumnya, kasus ini dianggap telah selesai, baik oleh Indonesia maupun Australia. Pada November 2007, deputi koroner New South Wales, Dorelle Pinch menyerahkan temuannya dalam kasus kematian Peters (salah satu jurnalis yang tewas) ke kejaksaan agung, yang lalu menyerahkan kasus Balibo Five tersebut ke AFP. Kelima jurnalis asing tersebut adalah Greg Shackleton, Brian Peters, Malcolm Rennie, Gary Cunningham, dan Tony Steward.

***

Balibo Five adalah sejarah mengenai terbunuhnya 5 jurnalis asing, 2 WN Inggris, 2 WN Australia dan 1 WN Selandia Baru, di Balibo – Timor Timur pada tahun 1975. Timor Leste bergabung dengan Indonesia setelah diinvasi Indonesia pada 7 Desember 1975, dengan alasan adanya permintaan dari empat partai yakni UDT, APODETI, KOTA, dan Trabalhista. Permintaan tersebut tertuang pada Deklarasi Balibo pada 30 November 1975. Deklarasi Malibo sendiri merupakan hasil kerja tim operasi intelijen bernama Operasi Komodo, dibawah pimpinan Letnan Jend. Ali Moertopo.

Deklarasi Malibo dibuat dua hari seteleh FRETILIN (Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Lorosae) memproklamasikan kemerdekaan dan berdirinya Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) pada 28 Nopember 1975. Proklamasi yang dibuat secara terpaksa itu berawal dari terjadinya Flower Revolution atau Revolusi Bunga di Portugal, yakni kudeta militer terhadap rezim fasis Salazar-Caetano yang telah berkuasa lebih dari 50 tahun. Pemerintahan yang baru melakukan demokratisasi di Portugal dan dekonolisasi (memerdekakan daerah koloni) bagi tanah jajahannya. Menanggapi kebijakan pemerintahan baru tersebut, di Timor Leste berdiri beberapa partai seperti UDT, FRETILIN dan APODETI. Partai UTD menginginkan otonomi di bawah pemerintahan Portugal, FRETILIN menginginkan berdirinya negara tersendiri/merdeka, sementara APODETI menginginkan integrasi dengan Indonesia.

Tetapi pada Februari 1975, partai UDT berubah sikap menjadi mendukung kemerdekaan dan berkoalisi dengan partai FRETILIN, sementara Indonesia pun menjalankan operasi intelijen mendukung APODETI. Namun ternyata kekuatan APODETI sangat kecil, dalam pemilihan umum tingkat daerah, FRETILIN memperoleh 55% suara dan UDT 35% suara. Karena minimnya kekuatan tersebut, Operasi Komodo berubah strategi yakni melakukan pendekatan dengan UDT. Pada bulan Juni, Jend. Ali Moertopo mengundang pimpinan UDT ke Jakarta, memberitahu bahwa Timor Lorosae atau Timor Timur tidak akan merdeka selama ada FRETILIN. FRETILIN dianggap komunis dan Indonesia tidak akan mentolerir keberadaan komunis. Sejak itu, UDT keluar dari koalisi dengan FRETILIN dan bergerak lebih jauh yakni mau mengenyahkan FRETILIN.

Pada 11 Agustus, UDT dengan dukungan Kom. Pol. Timor Lorosae, Let. Kol. Maggiolo Gouveia melakukan gerakan revolusioner anti komunis dan menangkapi para pemimpin FRETILIN. Karena militer Portugal tidak boleh mencampuri urusan politik partai, Gubernur Portugis pun meminta pengarahan dari pemerintah pusat Lisbon, namun respon yang diterima agak lambat. Lebih dari itu, utusan pemerintah pusat Lisbon juga tidak bisa mencapai Timor Lorosae karena dihambat pihak berwenang Indonesia di Bali.

FRETILIN yang mendapat serangan dari UDT berusaha melawan, mereka pun berhasil meyakinkan orang-orang di Timor Lorosae yang menjadi anggota tentara Portugis bahwa UDT harus dilawan. Besarnya dukungan yang mereka peroleh, pada tanggal 30 FRETILIN berhasil menguasai keadaan seluruh Timor Lorosae, UDT pun melarikan diri memasuki perbatasan Indonesia.

Gubernur Lemos yang melarikan diri ke pulau Ata`ro di lepas pantai Dili pada saat perang saudara, diminta FRETILIN untuk kembali dan melanjutkan dekonolisasi yang terputus. Tapi gubernur tidak juga datang. Dengan demikian, FRETILIN menjalankan pemerintahan termasuk menjalankan perekonomian & berbagai macam program kesejahteraan lainnya. Sementara itu mulai bulan September, pasukan RPKAD dipimpin oleh Kol. Dading Kalbuadi melakukan penyusupan di perbatasan.

Pada bulan Oktober, mereka melakukan penyerangan terhadap kota perbatasan Batugade dan Balibo. Pada saat penyerangan ini-lah tewas lima jurnalis asing dari Australia, Inggris dan Selandia Baru. Karena Portugis tidak juga datang dan Indonesia masuk menyerang, FRETILIN mengumumkan kemerdekaan dan dengan demikian akan ada pemerintahan di Timor Lorosae. Kalau tidak ada pemerintahan, Indonesia akan mudah masuk karena Timor Lorosae adalah “wilayah tak bertuan”.

***

Meninggalnya jurnalis Australia, memicu berbagai pihak dari negara tersebut untuk mengusut tuntas penyebab kematian warga negaranya. Menurut pemerintah Indonesia, kelima jurnalis asing tersebut tewas karena terjebak di medan peperangan. Namun pengadilan koroner di negara bagian Australia, New South Wales, mengatakan kelima jurnalis tersebut dibunuh oleh tentara Indonesia. Adapun dalil pembunuhan tersebut agar mereka tidak menyiarkan secara detail invasi Indonesia atas Timor Timur, yang merupakan daerah kekuasaan Portugis.

Sejumlah mantan petinggi TNI diduga terlibat, termasuk Yunus Yosfiah, anggota Komisi Keuangan dan Anggaran Dewan dari Fraksi PPP. Nama-nama lain yang disebut adalah Benny Moerdani, Dading Kalbuadi, dan Cristoforus da Silva. Benny dan Dading telah meninggal dunia. Sementara menurut Juru bicara Deplu Teuku Faizasyah, dengan memasukkan nama-nama sejumlah jenderal, Indonesia mempertanyakan sikap Australia yang menunjukan penghakiman atas Indonesia.

Seiring dengan masih meruaknya isu Balibo Five di Australia, seorang sutradara asal negara tersebut, Rob Connoly membuat film terkait Balibo Five. Film ini dikisahkan berdasarkan kacamata koresponden perang Roger East dan Jose Ramos Horta muda. Ramos Horta sendiri saat ini menjadi presiden Timor Leste. Berikut saya kutip pernyataan dari website resmi film tersebut:

In October 1975, the Indonesian military was conducting a terror and destabilisation campaign in the border regions of East Timor. Its aim was to generate atrocities that could be falsely attributed to pro-independence East Timorese forces. It would then be able to invade under the pretext of “restoring order”. Five journalists employed by Australian TV stations went to East Timor to cover the conflict. If the journalists had obtained film footage of the military campaign and conveyed it to the outside world, the Indonesian military’s cover story would have been blown. The five were killed within days of arriving at the border town of Balibo. A sixth journalist, Roger East, was killed a few weeks later in front of more than 100 witnesses. He was not the last foreign journalist to be killed by Indonesian troops. That position is occupied by Sander Thoenes, who was killed on 21st September 1999. And Indonesian journalist Agus Muliawan was murdered by Indonesian forces four days later.

In 2007, a coronial inquest established that the five journalists – Brian Peters, Malcolm Rennie, Greg Shackleton, Gary Cunningham and Tony Stewart – clearly identified themselves as Australians and as journalists. They were unarmed and dressed in civilian clothes. They had their hands raised in the universally recognised gesture of surrender. They were killed deliberately on orders that emanated from the highest levels. Their corpses were dressed in uniforms, guns placed beside them, and photographs taken in an attempt to portray them as legitimate targets.

I was Consulting Historian for the Balibo film. I was fortunate to work with film director Robert Connolly, who was committed to historical accuracy. This website provides some factual commentary for those who have seen the film and want to know more about the issues. It draws on the important work of East Timor’s Commission for Reception, Truth and Reconciliation. The Commission, known by its Portuguese initials C.A.V.R. (A Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliaçao) was established as an independent statutory authority in July 2001 by the UN Transitional Authority in East Timor. It was mandated to inquire into human rights abuses committed by all sides between April 1974 and October 1999. Its official report, Chega! (Portuguese for ‘enough’), was written by national and international staff working under the direction and supervision of the CAVR’s seven East Timorese commissioners.

To Indonesian and East Timorese readers: we have some important things in common: a desire for a peaceful life, decent healthcare for all, a good education, a clean environment, meaningful relationships and a viable future for our children. I hope this website contributes to a better relationship among our three countries by allowing the truth to be known and justice to prevail.

Dengan rilisnya film Balibo Five, pihak terkait berencana untuk juga memutar film Balibo Five di Indonesia. Namun rencana tersebut terhambat dengan adanya larangan dari Lembaga Sensor Film (LSF) di Indonesia. Sejauh ini, pihak LSF sendiri belum memberi keterangan resmi terkait larangan pemutaran film tersebut. Namun seperti yang banyak beredar di berbagai pemberitaan media, film tersebut dapat menyinggung kedaulatan negara, atau mengganggu hubungan diplomatik Indonesia-Australia.

@joao pinto



Menyingkap Tabir Menguak Fakta