RADAR NTB : Kinerja Dukcapil Lobar, Jadi Sorotan Terkait Hal Ini

Lombok Barat NTB, Jawara PostJawarapost – Pelayanan Administrasi Kependudukan (adminduk) di Kabupaten Lombok Barat terkesan lamban. Dari 514.817 jiwa penduduk yang wajib ber-KTP, baru 90,57% atau 466.276 orang yang telah memperoleh KTP elektronik.

“Kendala kita melakukan pencetakan KTP elektronik adalah alat rekam dan cetak yang terbatas,” ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat H. Muridun di Ruang Rapat Bupati, Senin (14/1).

Muridun menambahkan, alat-alat tersebut sepenuhnya adalah aset Pemerintah Pusat atau Kementerian Dalam Negeri.

“Masalahnya itu aset pusat, jadi mempersulit kita dalam melakukan perbaikan. Kita sudah laporkan ke Pusat dan diminta menunggu teknisinya datang atau alat itu kita kirim untuk diperbaiki,” terang Muridun.

Di tempat terpisah,  Sekretaris Dinas Dukcapil Fathurrahman menambahkan, setiap Kecamatan sudah memiliki alat rekam saja, namun untuk alat cetak hanya ada di Kantor Dukcapil.

“Alat cetak rekam saat ini yang masih aktif hanya dua unit. Di kantor Dukcapil masih butuh tiga unit lagi, karena beban kerja bertambah,” papar Fathurrahman.

Beban yang dimaksud Fathurrahman adalah pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)  yang sampai saat ini menurutnya, alat rekam cetaknya belum ada. selain alat rekam, pihaknya pun memiliki keterbatasan pegawai operator.

“Untuk tenaga PNS, dua bidang utama hanya memiliki staff pns sebanyak sepuluh. Sisanya tenaga yang kita tetapkan oleh Dinas yang berjumlah 35 orang dengan honor yang sangat minim,” keluhnya.

Untuk diketahui, jumlah penduduk di Lombok Barat adalah 717 ribu lebih, 514.817 jiwa yang wajib ber-KTP.

“Kalau mengacu pada jumlah itu, maka lebih dari dua ratus ribu jiwa harus memiliki KIA (Kartu Identitas Anak, red),” ujar Fathurrahman.

Untuk itu pihaknya berharap agar alat cetak rekam adminduk yang kurang bisa dilengkapi.

“Selain itu, kebutuhan untuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Adminduk di wilayah bisa segera direalisasikan. Kita bisa mempercepat proses pelayanan dengan mendekatkannya kepada masyarakat yang dilayani,” pungkas Fathurrahman sambil memperkirakan minimal tiga UPT untuk sepuluh kecamatan yang ada.

Lalu. Muhasan/ Lobar NTB



Menyingkap Tabir Menguak Fakta


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *