MAULID NABI

SITUBONDO : Proyek Hotmik R2, Mulai Disoal Masyarakat

BANYUGLUGUR, Jawara Post–Alokasi anggaran untuk peningkatan jalan desa, rupanya tidak seiring dengan harapan rakyat setempat. Betapa tidak, tidak sedikif kontraktor yang nakal dan mengerjakan tender tersebut secara asal. Misal proyek penibgkatan jalan ruas Banyuglugur menuju Desa Telempong (R2) yang mulai mendapat sorotan dari LSM, Jumat (04/10/2019).

Meski terpasang papan nama atau name board, pekerjaan proyek ini terus panen protes warga. Pasalnya, sangat jelas konstruksi pekerjaan terindikasi asal asalan. Aspal hotmix juga diduga kuat sangat minim, sehingga nampak batu dasarnya. “Sepertinya ini tanpa pemadatan, tanpa readymix tepinya,” kata warga Telempong baru pulang dari PLTU.

Bahkan, ia menduga bahwa ulah kontraktor ini akibat dari kelalaian pengawas dari dinas terkait. Bahkan, muncul anggapan bahwa oknum dinas terkait telah lebih awal memangkas anggaran diluar juklak juknis dan SOP yang ada.”Meski kami orang gunung, kami orang minim pendidikan, janganlah selalu dibodohi,” timpal Mahfud, warga Banyuglugur.

Menurut warga lain yang hanya jebolan SD, ia mengaku kerap menjadi tenaga kasar dalam proyek lapen dan hotmix dipulau dewata Bali. Sehingga ia agak paham pola dan cara kontruksi pengaspalan yang baik dan benar. “Jika pekerjaan seperti ini, kami sangat yakin kalau aspal jalan bisa hanya seumur jagung dan gampang merotol,” sambung Asmoro, warga.

Pantauan Jawara Post dilokasi, proyek lapen dari dana alokasi umum (DAU) ini, bernomor kontrak 820/176.DAU/ 431.203.2/2019 dengan nama CV Jangkar Mas. Pekerjaan hotmik ini nampaknya tidak jauh beda dengan wujud pekerjaan lapen. Padahal, anggarannya cukup pantastis, senilai RP. 544.670.500, dengan garapan sepanjang 812 meter.

Warga sekitar berharap Dinas PUPR bagian Bina Marga segera melihat lokasi, serta bersikap tegas dan pro rakyat. Kata warga, ulah kontraktor begini sudah biasa ditemukan warga pedesaan. Bahkan, pelaksana biasanya buru – buru mengerjakan dengan alasan agar supaya cepat selesai khawatir segera turun hujan. Warga diminta agar jangan melintas dulu, jika memaksa maka diancam kena denda, alasan aspal masih baru.

“Ini sangat disayangkan dan team kami telah kumpulkan data beserta keterangan saksi juga dokumentasi foto maupun video. Kami akan pertanyakan peran TP4D yang menurut Bupati dilibatkan dalam realisasi anggaran diwilayah Kota Santri ini. Semua temuan akan kami dilaporkan, sebelumnya kami akan pertanyakan pada Kadis PUPR,” ujar Sumitro, LSM Jawara.

Mitro/red/JP



Menyingkap Tabir Menguak Fakta