PROBOLINGGO, Jawara Post – Isu kelangkaan LPG 3 kilogram di Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, memunculkan dua realitas di lapangan. Di satu sisi, pasokan dinyatakan aman oleh pelaku distribusi. Namun di sisi lain, sebagian warga masih mengeluhkan sulitnya memperoleh gas bersubsidi pada waktu-waktu tertentu.
Pemilik pangkalan UD Sinar, Mohammad Diyaul Haq—yang akrab disapa Yayak—menegaskan bahwa distribusi LPG di wilayah Kraksaan sejauh ini berjalan normal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Tidak ada kelangkaan. Masyarakat tetap bisa membeli seperti biasa. Bahkan saat hari raya, kami tetap melakukan pengiriman,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, keberadaan pangkalan yang tersebar di sejumlah titik di Kraksaan menjadi faktor penopang stabilnya pasokan. Ia menilai, persepsi kelangkaan lebih dipicu oleh kepanikan sebagian masyarakat.
“Kraksaan tidak ada masalah. Kemungkinan ada yang panik, atau membeli dari kecamatan lain,” imbuhnya.
Yayak juga menepis dugaan adanya penimbunan di tingkat pangkalan. Ia memastikan harga jual LPG 3 kilogram tetap mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18.000.
“Tidak ada penimbunan. Harga sesuai HET dan distribusi berjalan normal,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembelian LPG subsidi di pangkalan resmi wajib menggunakan KTP dan terdaftar dalam sistem Pertamina guna memastikan penyaluran tepat sasaran.
Meski demikian, kondisi di lapangan tidak sepenuhnya sejalan. Sejumlah warga mengaku masih kesulitan mendapatkan LPG, terutama ketika stok baru saja didistribusikan dan cepat habis.
“Kalau terlambat sedikit saja, biasanya sudah habis. Harus cari ke tempat lain,” ujar seorang warga.
Fenomena ini menunjukkan adanya jeda antara ketersediaan pasokan dan akses masyarakat. Lonjakan permintaan dalam waktu bersamaan kerap menimbulkan kesan kelangkaan, meskipun distribusi secara umum dinyatakan berjalan normal.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Yayak mengaku tetap melakukan langkah tambahan, termasuk pengiriman di hari libur.
“Hari Minggu pabrik libur, tapi kami tetap kirim. Bahkan saat Jumat Agung juga ada pengiriman ekstra,” jelasnya.
Ia juga tidak menampik adanya pergerakan konsumen dari luar wilayah, seperti Kecamatan Paiton, yang turut membeli LPG di Kraksaan.
“Tidak menutup kemungkinan warga dari kecamatan lain membeli di sini, selama membawa KTP dan terdaftar,” katanya.
Di tengah perbedaan antara data distribusi dan pengalaman warga, masyarakat diimbau untuk tetap membeli LPG di pangkalan resmi guna menjaga stabilitas harga dan ketepatan sasaran subsidi.
Sebab pada akhirnya, persoalan LPG bukan semata soal tersedia atau tidak, melainkan bagaimana distribusi itu benar-benar terasa merata—agar api di dapur warga tetap menyala, tanpa disertai kecemasan. (Fik)
