NUSANTARA, Jawara Post—‘Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, atau dikenal dengan sebutan PAMSIMAS, merupakan platform pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat.
Program PAMSIMAS I (2008-2012) dan PAMSIMAS II (2013-2015), telah berhasil menambah akses air minum aman bagi 10,4 juta jiwa dan akses sanitasi layak bagi 10,4 juta jiwa di lebih dari 12.000 desa/kelurahan yang tersebar di 233 kabupaten/kota di 32 provinsi di Indonesia.
Dok: foto pekerjaan program pamaimas di Desa Bloro – Besuki
Kali ini, sejumlah proyek tersebut yang terealisasi dikawasan Bumi Sonar atau Kota Santri alias Kabupaten Situbondo, Propensi Jawa Timur, mulai mendapat kritikan pedas dari sejumlah elemen masyarakat, Minggu 13/09/2020. Bukan soal dugaan mark up anggaran dalam program itu saja, melainkan tentang pelanggaran UU KIP.
“Ini tidak patut dilanjutkan apabila budaya feodal seperti zaman koloneal Belanda masih diadopsi para birokrasi kota santri. Sejatinya, pengawasan dari Yudhikatif dan peran Eksekutif jelas dan wajib pro rakyat. Jika pekerjaan bernilai besar tanpa papan nama (nameboard), apa gak pembodohan namanya,” kata Syaiful, kordinator LSM Jawara.
Pihaknya mengaku bahwa diwilayah barat Situbondo yang ditemui disejumlah titik terlihat bagai proyek siluman alias misterius.
Dok : foto pekerjaan program di Desa Gunung Malang – Suboh
Masyarakat dibikin bingung tanpa mengerti itu dana dari mana, nilainya berapa, peruntukannya seperti apa dibawah dinas apa.
“Selaku NGO, saya sebatas menjawab itu peoyek Pamsimas, soal dana ya.. gak tau, gak ada papan proyeknya,” bebernya.
Lanjut dia, fakta – fakta dilapangan akan diakumulasi mulai dari kawasan Baluran hingga Banyuglugur, bersama timnya akan membuat pengaduan dugaan perbuatan melanggar undang undang keterbukaan informasi publik (UU KIP).
Bahkan, secara detail akan menjabarkan dugaan baik tentang korupsi, atau penyalah gunaan anggaran dan semacamnya.
“Kita evaluasi dulu Mas, begitu lengkap semua pejabat yang berkaitan dengan pamsimas akan kami surati,” tegasnya.
Masih kata Syaiful, tentang dugaan program ini menjadi alas politik dalam Pilkada di Situbondo, pihaknya enggan berkomentar. Pasalnya, program ini terkordiner dan mayoritas tanpa papan proyek (name board).
“Secara kacamata awam, masyarakat ada yang menilai perjaan itu dianggapnya bagian dari strategi politik, tapi saya no coment,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, saat ini Program PAMSIMAS memasuki fase ketiga (PAMSIMAS III) yang dilaksanakan pada kurun waktu 2016-2020, dan akan menyasar 15.000 desa sasaran baru serta mengelola keberlanjutan program di hampir lebih dari 27.000 desa peserta PAMSIMAS di seluruh Indonesia.
Timred/ JP
