SITUBONDO, Jawara Post —Hilir mudik puluhan kendaraan matreal Dumptruk setiap harinya, mulai berdampak buruk bagi warga 2 Kecamatan di wilbar kota Santri. Tidak hanya ancaman sesak nafas akibat debu, namun jalan aspal mulai berlubang dan merotol akibat lindasan roda dumptruk yang lalu lalang. Pada malam hari, akses jalan tersebut bagai jalur penuh jebakan bagi pengendara.
Jalan Kabupaten terdiri dari: Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa. Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota. Jalan strategis kabupaten. Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.
Akibatnya, warga sekitar banyak yang mengeluh dan menyoal tentang kebijakan pemerintah khususnya jajaran dinas terkait.
“Ini sangat disayangkan, akses menuju kantor camat sudah mulai rusak berat. Bahkan, hilir mudik dumptruk pengangkut matreal tambang ini, mulai mengancam kesehatan warga didua kecamatan,” kata Didik Martono, aktifis wilbar.
Menurut pria asal Desa Demung Kecamatan Besuki ini, aktifitas dumptruk dengan volume lintasan yang over, sangat berpotensi merusak jalan umum dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
“Seyogyanya, pemkab Situbondo segera dan secepatnya mengevaluasi hal itu, bukan cuma obral janji,” tandasnya.
Masih kata dia, ketika Dinas Perhubungan Situbondo dihuhungi, Kepala Dinas (Kadis) instansi tersebut hanya berjanji untuk mengkaji. Sementara kondisi jalan dan jembatan diatas Kali Basiyan sudah terancam ambruk.
“Jalan merotol berlubang, jembatan sudah retak dan berpotensi ambruk. Jika itu terjadi, maka 8 desa terancam terisolir,” pungkasnya.
Sementara, menurut tokoh pemuda dan pegiat sosial kemasyarakatan Besuki, Sutomo, pihaknya mengaku panen keluhan dari warga sekitar akibat hilir mudik dumptruk dari tambang tersebut.
“Jika Dinas terkait tidak segera memberikan solusi, jangan salahkan jika masyarakat turun jalan untuk beraksi,” ucapnya.
Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
Pasalnya, lanjut dia, ancaman ispa (sesak nafas) mulai terasa. Bahkan, jalan yang semula mulus sudah mulai berlubang.
“Ini persoalan yang komplit, artinya bukan hanya masyarakat Jatibanteng yang kena dampaknya, melainkan masyarakat Besuki juga. Rakyat butuh realisasi quick respons bukan sekedar janji janji,” tukasnya.
Karena itu, kami mendesak Dinas PUPR dan Cipta Karya serta Dinas Perhubungan, juga DLH, segera turun tangan. Jangan sampai kepercayaan publik pudar dan malah berasumsi kalau Pemkab telah terima upeti dari penambang atau pengusaha material.
“Ya.. menurut saya, alangkah eloknya di stop dulu dan carikan solusi, agar supaya tidak ada elemen masyarakat yang dirugikan. Saya kira simple jika mau berkata jujur,” tutupnya.
Seladar diketahui, aktifitas tambang material di Desa Curah Suri, Kecamatan Jatibanteng, telah berlangsung lama. Material tambang diangkut keluar dengan dunptruk yang melintasi jalan umum akses kecamatan di dua kecamatan, Jatibanteng dan Besuki. Sementara masyarakat yang langsung terdampak dari aktifitas itu ada 4 Desa.
Tercatat dari titik utama, masyarakat Desa Curah Suri dan Desa Jatibanteng, keduanya masuk Kecamatan Jatibanteng. Kemudian, masyarakat Desa Bloro dan Besuki, masuk wilayah Kecamatan Besuki. Warga masyarakat di 4 Desa tersebut mulai resah akan ancaman ISPA, serta masyarakat di 8 desa mengeluh tentang kerusakan jalan kelas III tersebut.
Redaksi
