PROBOLINGGO, JP – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo menuai sorotan dari kalangan legislatif. Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Hj. Umil Sulistyaningsih, S.Ag, menilai penyusunan dokumen penting tersebut belum sepenuhnya matang dan perlu dikoreksi ulang.
“Bahasa ‘menolak’ itu terlalu keras. Kami hanya meminta agar dilakukan koreksi ulang, supaya dokumennya lebih presisi dan sesuai arah pembangunan,” ujar Umil saat ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (23/4/2025).
Menurutnya, terdapat sejumlah redaksi serta data yang kurang akurat dan berpotensi memunculkan tafsir ganda. Padahal, RPJMD merupakan pedoman strategis pembangunan lima tahunan yang harus disusun secara teliti dan mencerminkan visi-misi kepala daerah.
“Ini ibarat kitab sucinya pembangunan daerah. Maka harus disusun secara hati-hati dan sinkron dengan arah kebijakan Bupati dan Wabup .” tegas Umil.
Ia juga menegaskan, Fraksi PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintah tetap mendukung penuh program kerja kepala daerah. Namun, narasi “penolakan” dinilai kontraproduktif karena bisa menciptakan kesan keliru di tengah masyarakat.
Setelah dilakukan perbaikan, dokumen RPJMD akan dibahas kembali oleh DPRD bersama Panitia Khusus (Pansus), sebelum dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk telaah lebih lanjut.
“Kami tetap mengawal proses ini. Tujuannya bukan untuk menolak, tapi agar tidak menimbulkan persoalan ketika dikaji di tingkat provinsi,” pungkasnya. (Fik)
