SUBOH, Jawara Post –Alokasi anggaran untuk peningkatan jalan desa, rupanya tidak seiring dengan harapan rakyat setempat. Betapa tidak, pekerjaan disinyalir tidak sesuai RAB, bahkan pekerjaan proyek lolos dari pengawasan TP4D Kabupaten Situbondo. Misal proyek hotmix peningkatan jalan ruas Dusun Mojodungkul, Kecamatan Suboh, fisik garapannya nampak dipertanyakan warga masyarakat, Kamis (03/10/2019).
Peningkatan jalan desa (R.6439) ini, menurut warga setempat tidak seperti harapan mereka. Pekerjaan hotmix langsung digarap tanpa lebih awal dibangun penguat jalan, atau pemadatan sisi ruas jalan. “Mon ngak neka gempang gujur, aspala bisa merotol keneng ojen ‘jika begini, maka mudah longsor, asplnya juga bisa merotol terkena air hujan,” ucap Syaiful Basri.
Menurut tokoh masyrakat setempat, pekerjaan proyek yang minim bahkan tak ada sama sekali tindakan pengawasan dari tim pengawas Bina Marga, akan sangat merugikan warga sekitar. Pasalnya, kwalitas pekerjaan diragukan, serta jalan aspal hotmi tidak akan berjmur lama. “Kami bangga dan berterima kasih pada PUPR, tapi tolong jaga kwalitasnya,” timpal HS.
Akibat merebaknya persolan tersebut, anggota LSM sontak ngecek kelokasi. Didapati, papan nama proyek (name board) yang terpampang anggaran DAU hampir 1 milyard dengan pekerjaan hotmik tidak sampai 1 kilo meter. “Ini kesekian kalinya kami dapati proyek yang diragukan kwalitasnya. Tak heran jika masyarakat mempertanyakan peran TP4D,” ucap Mas Udin, Dir LSM Jawara.
Baca Juga 》SITUBONDO : Proyek Hotmik R2, Mulai Disoal Masyarakat
Bahkan, ia menduga bahwa ulah kontraktor ini akibat dari sistem yang sudah menjadi rahasia umum, serta konsep aturan tender yang diduga kuat berpola like in disclike. Apalagi S2HB2U yang di up diatas harga toko. “Pernah saya temui pelaksana proyek, mereka menyodorkan buku tamu dan disitu terlihat isi kunjungan pengawas se irama (pekerjaan baik), aneh kan,” tukasnya.
Disisi lain, anggota LSM Lira yang juga turun kelokasi proyek hotmix mengatakan bahwa material dasar hotmik dituding kurang sesuai dengan RAB. Bagaimana mungkin, batu coral (batu pecah) size 2.3 banyak yang plontos. Hotmik juga telihat tidak merata, sehingga ada tepian jalan diaspal, nampak batu dasarnya. “Kami kira tanpa drainase disisi jalan, maka aspal gampang hanyut,” kata Sumitro.
Menurut warga lain yang hanya jebolan SD, ia mengaku kerap menjadi tenaga kasar dalam proyek lapen dan hotmix dipulau dewata Bali. Sehingga ia agak paham pola dan cara kontruksi pengaspalan yang baik dan benar. “Jika pekerjaan seperti ini, kami sangat yakin kalau aspal jalan bisa hanya seumur jagung dan gampang merotol,” sambung Pak Anggun.
Pantauan Jawara Post dilokasi, proyek lapen dari dana alokasi umum (DAU) ini, bernomor kontrak 620/212.K.DAU/ 431.203. 2/2019 dengan nama CV Samudra Mas. Pekerjaan hotmix ini nampaknya tidak jauh beda dengan wujud pekerjaan lapen, lantaran hotmix nampak begitu tipis. Padahal, anggarannya senilai RP. 905.987.500, dengan garapan sepanjang 842 meter.
“Ini sangat disayangkan, team kami juga telah mengumpulkan data beserta keterangan saksi juga dokumentasi foto maupun video. Kami akan pertanyakan peran TP4D Situbondo, serta benarkah CV yang terima tender itu CV bagian konstruksi. Karena menurut kementrian hukum dan HAM, cv wajib satu rumpun, bukal multi engenering. Semua temuan akan kami laporkan, dengan sebelumnya akan kami tanyakan pada Kadis PUPR,” kata Hariyanto, Korlap Jawara.
Sekadar diketahui, Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang disebut TP4D, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor : INS-001/A/JA/10/2015, melakukan pencegahan.
Seperti halnya Tugas dan Fungsi TP4 Pusat, TP4D juga mempunyai Tugas dan fungsi dalam poin 5 adalah bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan. Benarkah Kejari ikut turun ke lokasi, itulah pertanyaan masyrakat didesa.
Sum/red/JP