PROBOLINGGO, Jawara Post –Suara nurani kembali menggema di bumi Probolinggo. Enam lembaga masyarakat berdiri sejajar, menyatukan tekad menuntut keadilan dan pemulihan marwah pendidikan Islam. Mereka bersuara lantang: pondok pesantren yang diduga menjadi tempat praktik asusila oleh oknum pengasuhnya harus ditutup.
Enam lembaga itu — LIBAS 88, Lembaga Investigasi Negara (LIN), LHLPTN, GAPKM, AMPP, dan Madas Nusantara — bukan hanya membawa bendera organisasi, tapi membawa suara masyarakat yang terluka oleh kabar memilukan tersebut.
Perwakilan mereka, Ust. Muhyiddin, menegaskan bahwa Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang semula dijadwalkan lebih awal kini diundur menjadi Rabu (5/11/2025). Penundaan itu dilakukan setelah Polres Probolinggo menaikkan status kasus ke tahap penyidikan (sidik).
“Perubahan jadwal ini karena pihak kepolisian sudah menaikkan perkara ke penyidikan. Artinya, jalan menuju penangkapan tersangka sudah semakin dekat,” ujarnya dengan nada tegas namun terukur, Kamis (30/10/2025).
RDP mendatang, kata Muhyiddin, akan menghadirkan berbagai unsur penting, di antaranya MUI, NU, Muhammadiyah, Dispendukcapil, serta sejumlah instansi lain yang terkait langsung dengan urusan sosial dan keagamaan.
“Tujuan kami bukan sekadar menunggu proses hukum berjalan, tetapi menegakkan kehormatan lembaga pendidikan Islam. Sebab pondok pesantren seharusnya menjadi taman akhlak, bukan ruang gelap bagi nafsu bejat,” tuturnya penuh penekanan.
Ia juga menepis anggapan bahwa perjuangan mereka mulai meredup. Menurutnya, seluruh tuntutan keluarga korban memang telah diakomodasi, namun semangat moral enam lembaga itu belum padam.
“Kami tidak ‘masuk angin’. Kami tetap teguh, karena ini soal marwah pesantren dan masa depan anak-anak bangsa. Kami akan terus mendesak agar pondok tersebut ditutup,” tandasnya.
Di balik langkah para aktivis ini, tersirat pesan moral: ketika lembaga pendidikan kehilangan cahaya keteladanan, maka masyarakatlah yang harus menjadi lentera. (Fik)
