PROBOLINGGO Jawara Post – Di tengah denyut aktivitas yang tak pernah benar-benar padam di Kecamatan Kraksaan—jantung Kabupaten Probolinggo—kelangkaan LPG 3 kilogram masih menjadi cerita yang berulang. Asap dapur yang seharusnya mengepul tenang, kini justru tersendat oleh ketidakpastian pasokan.
Pemerintah daerah sebelumnya memastikan kondisi aman. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, menyatakan bahwa distribusi LPG berjalan normal dan bahkan telah diperkuat dengan tambahan pasokan.
“Distribusi LPG ke masyarakat dipastikan stok secara normal tercukupi. Pada 19 Maret PT Pertamina melakukan cek lapangan dan stok di Kabupaten Probolinggo dinyatakan aman,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Selasa (24/3/2026).
Tak hanya itu, hingga 22 Maret 2026, disebutkan pula adanya extra dropping sebanyak 84 ribu tabung LPG 3 kilogram untuk wilayah Kabupaten Probolinggo.
Namun, realitas di lapangan berbicara dengan nada yang berbeda.
Di Kraksaan, warga dan pelaku usaha justru merasakan sebaliknya. Pasokan yang diklaim bertambah, oleh sebagian agen dinilai justru menyusut.
ibu Supiya (58), salah satu agen LPG di Kraksaan, mengaku jatah yang ia terima berkurang dibanding biasanya.
Informasi penambahan itu mana ada, Mas? Tidak ada. Bahkan dikurangi. Saya biasanya kulakan sampai 50 tabung, sekarang jadi 20 sampai 40 tabung saja,” tuturnya.
Kondisi ini berdampak langsung pada pelaku usaha kecil, terutama di sektor kuliner yang bergantung penuh pada ketersediaan gas bersubsidi. Di dapur-dapur usaha, aktivitas memasak tak lagi sekadar soal rasa, melainkan juga soal bertahan.
“Sangat merugikan bagi kami pengusaha catering. Orderan banyak, gas tidak mencukupi. Ditambah harga gas naik, ya otomatis harga pesanan juga ikut naik,” keluhnya.
Di sisi lain, masyarakat umum pun harus berjibaku mencari tabung gas. Apa yang dulu mudah didapat, kini berubah menjadi barang yang harus dikejar dari satu tempat ke tempat lain.
ibu Yayuk (40), warga Kraksaan, mengaku harus berkeliling hingga ke luar kecamatan demi mendapatkan LPG.
“Muter-muter cari gas, banyak toko atau agen kosong. Saya sampai cari ke luar kecamatan, itu pun harganya tinggi, antara Rp24 ribu sampai Rp35 ribu,” ujarnya.
Perbedaan antara klaim dan kondisi di lapangan menimbulkan pertanyaan yang belum terjawab. Di satu sisi, angka-angka distribusi menunjukkan kecukupan. Di sisi lain, warga masih merasakan kelangkaan yang nyata.
Hingga berita ini ditulis, upaya konfirmasi lanjutan kepada Kepala DKUPP Kabupaten Probolinggo, Sugeng Wiyanto, terkait kondisi terbaru distribusi LPG di lapangan belum mendapat respons.
Di Kraksaan, persoalan ini bukan sekadar tentang angka distribusi atau data stok. Ini tentang dapur yang harus tetap menyala, tentang usaha kecil yang menggantungkan hidup, dan tentang masyarakat yang berharap—bahwa kebutuhan paling dasar tak lagi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari. (Fik)
