JAKARTA, Jawara Postv— Jangan heran jika Jakarta seolah menjadi ajang temu nasional bagi perangkat desa. Sebanyak 50 ribu aparatur desa dari seluruh penjuru Indonesia merencanakan demo besar-besaran menuju Istana Presiden pada 8 Desember 2025. Isu yang menjadi pemantik aksi ini adalah pemangkasan Dana Desa (DD) yang membuat para perangkat desa “geleng-geleng sambil megang kalkulator.”
Aksi yang diprakarsai oleh APDESI ini diikuti oleh aparatur dari 37 provinsi, dengan transportasi yang sudah dipersiapkan matang. Sebanyak 880 bus dan 600 mobil kecil akan dikerahkan, lengkap dengan spanduk, pengeras suara, dan semangat yang sudah membara.
Menurut laporan, pemangkasan DD kali ini sangat signifikan, dengan beberapa desa mengalami pengurangan hingga Rp 200 juta. Selain itu, Alokasi Dana Desa (ADD) dikabarkan akan turun 40–50%. Hal ini membuat perangkat desa bingung bagaimana bisa melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan posyandu dengan anggaran yang semakin terbatas.
“Ini bukan lagi pusing, ini udah mau migrain,” ungkap salah satu perwakilan desa yang memilih untuk tidak disebutkan namanya. Kekhawatiran pun meluas bahwa pemangkasan ini akan mengganggu operasional desa dan pelayanan publik.
Aksi ini dianggap sebagai momen “curhat nasional” para perangkat desa kepada Presiden Prabowo, dengan tuntutan utama untuk merevisi regulasi terkait anggaran desa. Apakah tuntutan ini akan membuahkan hasil atau pemerintah pusat akan tetap dengan kebijakannya demi program nasional lainnya? Publik pun menanti apakah aksi dari 50 ribu perangkat desa ini dapat menggoyang kebijakan pusat.
