Lombok Barat. Jawarapost -Menyandang status daerah tertinggal Kabupaten Lombok Barat NTB, memiliki persoalan rata-rata saat ini tercatat tidak tamat sekolah dasar (SD).
Menurut Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis Ibarhim menjelaskan, Dari sisi support anggaran pihaknya ke Pemerintah daerah (Pemda) sudah diatas rata-rata. Kalau regulasi mensyaratkan 20 persen untuk anggaran pendidikan, 2018 pihaknya sudah 33 persen anggarkan untuk pendidikan dan Tahun 2019 anggarannya 28-30 persen.
”Support dari pihak DPRD Lobar dalam bentuk anggaran sudah sesuai. Bahkan melebihi yang seharusnya. Persoalannya saat ini adalah tinggal bagaimana pengawasan serta implementasi program pada dinas terkait saja.” Jelasnya. Jumat. (18/1/2019).
Menurut Sulhan, tidak hanya berbicara tentang anak yang sekolah. Meskipun pemerintah pusat sudah memiliki program wajib belajar sembilan tahun yang menggratiskan pelajar SD hingga SMP biaya sekolah.
“Tetapi bagaimana orang tua mereka juga bisa baca tulis. Maka, harus ada integrasi Bappeda, Dikbud, Dinas Sosial dan Disdukcapil. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah,” lanjut Sulhan.
Faktor kemiskinan juga diungkapkannya menjadi salah satu Lobar menjadi kabupaten tertinggal. Karena, meskipun biaya sekolah gratis sampai jenjang SMP, masih banyak anak-anak di Lobar yang tidak bisa di sekolah karena harus bekerja membantu perekonomian orang tuanya. Mulai dari bekerja sebagai buruh hingga petani.
“Maka ini harus ada integrasi dari semua dinas yang terkait,” pintanya.
Kepala Bappeda Lobar Dr H Baihaqi sebelumnya mengakui rata-rata lama sekolah menjadi persoalan serius yang menyebabkan Lobar belum bisa melepaskan diri dari status kabupaten tertinggal.
Rata-rata lama sekolah warga Lobar ini dijelaskannya tidak hanya berdampak pada pertumbuhan IPM tetapi membuat penurunan kemiskinan melamban. Karena di samping memberikan pengaru untuk IPM, masyarakat yang tidak tamat, SD akan tergolong masuk sebagai penyumbang angka kemiskinan.
“Ada 42.727 warga Lobar yang tidak tamat SD. Ini terkonsentrasi di sektor pertanian,” ungkapnya.
Persoalan rata-rata lama sekolah ini akan dielaborasi untuk diselesaikan. Di tahun 2017-2018 Bupati Lobar sudah menyiapkan program Gerakan Terpadu Kejar Paket (Gardu Jaket). Ini untuk meningkatkan IPM Lobar. Program ini dibarengi juga dengan menyiapkan usaha pengelolaan pasca panen di sektor pertanian. Muaranya yakni bagaimana agar masyarakat memiliki pendapatan yang meningkat.
“Karena meskipun IPM kita keempat di NTB.Angka kemiskinan kita masih di atas rata-rata nasional,” akunya.
Lalu. M / Lobar
