BONDOWOSO, Jawara Post— Masalah ketimpangan rasio kesenjangan selama ini dikhawatirkan karena adanya bantuan intervensi yang tidak tepat sasaran. Padahal bantuan tersebut menjadi andalan untuk membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga, pemerintah kelurahan menggelar musayawarah kelurahan atau disebut muskel, Senin 9/12/2019
Misal bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra, banyak temuan bahwa bansos itu diterima orang yang mampu, sehingga terjadi ketimpangan indek rasio.
Kepala Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel, Supilih, SH MM, mengatakan kalau di Kelurahan Sekarputih ada 1679 Kepala Keluarga (KK) penerima program, itu sebelum di verifikasi.
Setelah diverifikasi, ada 301 KK sudah non aktif. “Kami percaya perlu ada perbaikan data. Sebab master data yang digunakan yakni Basis Data Terpadu (BDT) 2015, BDT tersebut dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana seluruh daerah menerima hasilnya, termasuk Kel. Sekarputih Kec. Tegalampel,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan, pada hasil BDP 2015 terjadi kenaikan jumlah sasaran warga miskin menjadi dua kali lipat. Pemerintah Kab. Bondowoso pernah mencoba mengklarifikasi ke TNP2K dan ternyata BDP ini masih bisa verifikasi dan validasi (verivali) kembali oleh daerah sesuai regulasi Kemensos Nomor 28 Tahun 2017.
“Saat Dinsos Kota Bondowoso sedang melakukan verivali BDT 2019, Kami berharap semoga dengan verivali dapat memperbaiki data kemiskinan menjadi data yang valid, akurat dan terpercaya sehingga dapat mengembalikan bantuan itu kepada yang tepat sasaran dan bisa membantu rakyat miskin. juga dapat menurunkan angka kemiskinan dan bisa menurunkan indeks kesenjangannya,” tegas Pak Lurah Sekarputih ini.
Sementara itu, Ketua LPMK Kel. Sekarputih yakni, Karsanto, SE menambahkan, kunci dari verivali ini ada di musyawarah kelurahan. yaitu seluruh elemen masyarakat dikumpulkan di kelurahan membuka data kemiskinan dan dibedah semuanya.
” Jadi harus ada ketegasan juga kalau yang memang tidak berhak langsung dicoret dan diberikan ke warga yang memang membutuhkan. Kemiskinan dan kesenjangan tidak akan selesai kalau dari bawahnya masih saling mengedepankan ego,” ujarnya
Lanjut Karsanto SE, dari verivali kali ini menghasilkan data yang akurat untuk kemudian diajukan ke Kemensos. “Sebab anggaran untuk penanggulangan kemiskinan mencapai ratusan miliar sehingga sangat disayangkan jika tidak tepat sasaran, “imbuhnya.
Sup/hor/JP
