PROBOLINGGO, Jawara Post – Dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo kembali menjadi sorotan. Dua siswa SD Mutif atau Muhammadiyah Kreatif Kraksaan diduga tidak diikutsertakan dalam ujian sekolah karena tunggakan pembayaran bulanan, Senin (18/5/2026). Kebijakan tersebut menuai keluhan dari wali murid yang menilai persoalan administrasi seharusnya tidak berdampak pada hak belajar maupun kondisi mental anak.
Pagi itu, suasana sekolah yang seharusnya dipenuhi semangat ujian justru berubah menjadi hari yang menyisakan luka bagi HS, siswa kelas 5, dan ZHR, siswa kelas 4. Saat teman-teman mereka mengerjakan soal ujian di dalam kelas, keduanya disebut hanya bisa menunggu di ruang kantor sekolah.
Tangis anak-anak pecah. Rasa malu, bingung, dan takut bercampur menjadi satu di usia yang seharusnya dipenuhi semangat belajar dan keceriaan.
Rika, ibu kedua siswa tersebut, mengaku terpukul atas perlakuan yang diterima anak-anaknya. Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena tidak memiliki tanggung jawab, melainkan karena kondisi ekonomi keluarga yang sedang sulit.
“Anak saya tidak diikutkan ujian karena uang bulanan belum lunas. Padahal saya sudah menghubungi pihak sekolah dan menjelaskan kondisi saya masih bekerja mencari uang agar anak saya tetap bisa ikut ujian,” ujar Rika sambil menahan tangis.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak sekolah juga tidak berjalan baik. Ia mengaku sambungan telepon terputus saat dirinya mencoba menjelaskan kondisi yang dihadapi.
“Saya belum selesai bicara, telepon langsung dimatikan. Saya hanya minta sedikit pengertian karena saat itu saya benar-benar sedang berusaha mencari uang,” katanya.
Sebagai orang tua yang bekerja seorang diri untuk menghidupi keluarga sekaligus membiayai pendidikan anak-anaknya, Rika mengaku lebih sakit melihat mental kedua anaknya terguncang dibanding persoalan tunggakan itu sendiri.
“Kedua anak saya menangis karena tidak bisa ikut ujian bersama teman-temannya. Mereka dimasukkan ke kantor sekolah saat siswa lain ujian di kelas. Saya takut kejadian ini membekas di mental mereka,” ungkapnya.
Ia menilai persoalan administrasi seharusnya menjadi urusan antara sekolah dan wali murid, bukan justru berdampak langsung kepada anak.
“Anak jangan dijadikan korban persoalan administrasi. Pendidikan itu soal masa depan dan mental mereka juga harus dijaga,” tegasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan wali murid lain yang enggan disebut namanya. Ia mengaku rela memaksakan diri datang ke sekolah dalam kondisi sakit demi memastikan anaknya tetap bisa mengikuti ujian.
“Saya waktu itu sakit sampai muntah-muntah, tapi tetap datang ke sekolah karena takut anak saya bernasib sama. Bukan tidak mau bayar, tapi memang ada kondisi yang kadang tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Ia bahkan menilai urusan administrasi di sekolah tersebut terlalu dominan dibanding pendekatan pendidikan yang humanis.
“Yang sering dibahas ya urusan uang,” tambahnya singkat.
Sementara itu, Kepala SD Mutif Kraksaan, Ahmad Saifullah, belum memberikan penjelasan rinci terkait keluhan wali murid tersebut. Saat dikonfirmasi awak media, ia meminta persoalan itu dianggap sebagai urusan internal sekolah.
“Maaf, ini masalah internal. Biar saya selesaikan dengan yang bersangkutan,” katanya sebelum meminta awak media meninggalkan ruangan.
Peristiwa ini memunculkan keprihatinan di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai persoalan administrasi semestinya tidak menghalangi hak siswa untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti ujian, terlebih jika dampaknya sampai menyentuh kondisi psikologis anak-anak.
Di balik lembar soal ujian yang tak sempat mereka kerjakan, ada tangis kecil yang mungkin sulit dilupakan. Sebab bagi anak-anak, sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang untuk merasa dihargai dan diperlakukan sama. (Fik)
